Ketua MA Minta DPR Segera Bahas RUU Jabatan Hakim Demi Pengadilan Bersih

 

Hatta Ali (ari/detikcom)

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta DPR untuk segera memproses RUU Jabatan Hakim. Menurutnya RUU Jabatan hakim sangat penting demi menciptakan peradilan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan hakim.

Hal itu disampaikan Hatta Ali dalam seminar yang berajuk 'Tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara' di Hotel Mercure, Jl Gajah Mada, Jakarta, Kamis (26/11/2015). Dalam acara itu hadir, Ketua Komisi III Azis Syamsudin dan perwakilan dari Men PAN RB serta Kemenkum HAM.

"Sudah jelas dalam konstitusi dinyatakan hakim sebagai pejabat negara, tapi realisasinya belum," ucap Hatta Ali.

Maksud realisasi yang belum terlaksana, dikatakan Hatta Ali, berupa bentuk fasilitas dan pengorganisasian para hakim. Selain itu, RUU jabatan hakim ini juga akan mengatur tingkat keamanan hakim yang dianggap rawan teror.

"Dalam realisasinya belum ada, misalnya gaji yang belum seperti pejabat negara, fasilitas keamanan seperti pejabat negara. Nah inilah yang dituntut oleh para hakim," kata mantan Ketua Muda MA bidang Pengawasan itu.

Menurut Hatta Ali, jika digolkan RUU ini menjadi UU maka status kesejahteraan hakim akan semakin meningkat. Dia menerangkan, dengan meningkatnya kesejahteraan hakim, akan tercipta sistem peradilan yang bersih.

"Kalau hakim sudah sejahtera, berarti para pencari keadilan yang mau nakal-nakal harus berpikir seribu kali. Karena hakimnya sudah sejahtera, sudah punya rumah, mobil dinas dan lain-lain," ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sabang itu.

"Kalau masih ada yang bandel juga gimana Pak?" tanya wartawan.

"Ini kan namanya manusia, pasti adalah yang seperti itu," jawab Hatta Ali

Hadir dalam seminar itu Wakil Ketua MA bidang Yudisial M Saleh, Wakil Ketua MA Nonyudisial Suwardi, Ketua MA Kamar Pidana Artidjo Alkostar, Ketua Muda MA Kamar Militer Timur Manurung, hakim agung Dudu Duswara, hakim agung Salman Luthan. Selain pejabat teras MA, hadir pula perwakilan dari berbagai pelosok Indonesia seperti dari Pengadilan Negeri (PN) Cibinong hakim Dr Ronald Lumbuun hingga dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Ketua PN Dompu Djuyamto.

(sumber : http://news.detik.com/berita/3081298/ketua-ma-minta-dpr-segera-bahas-ruu-jabatan-hakim-demi-pengadilan-bersih)